Pokja RBM Bateng Gelar Workshop Penyusunan Modul

FASILITATOR Pemberdayaan PNPM MPd.Integrasi Bangka Tengah,Kep.Bangka Belitung,Rizal Mansyur, saat memberikan pada Peserta  Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Pokja RBM di Hotel Serrata, Pasir Padi, Kota Pangkalpinang

Kelompok Kerja Ruang Belajar Masyarakat (Pokja RBM) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan), Kabupaten Bangka Tengah (Bateng),

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), menggelar acara Workshop Penyusunan Modul dan Penyusunan Modul, pada 29 dan 30 September, serta 1 Oktober 2014, bertempat di Aula Pertemuan Hotel Serrata, Pasir Padi, Kota Pangkalpinang. 

Kegiatan  yang diikuti 40-an peserta tersebut jelas Fasilitator Kabupaten Pemberdayaan, Rizal Mansyur, berasal dari unsur pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Badan Pengawas UPK (BP UPK), Tim Monitoring, Tim Pelatih Masyarakat (TPM), Pendamping Lokal (PL), pengurus bidang Pokja RBM  Bateng,  Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dan Fasilitator Kecamatan Teknik. Workshop Pokja RBM Bangka Tengah yang mengambil tema 'Optimalisasi Perencanaan Penyusunan Modul Berbasis Ruang Belajar Masyarakat, Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) itu, diisi oleh narasumber dari Tim Fasilitator Kabupaten (Pemberdayaan, Keuangan dan Teknik) Bateng.   

FASILITATOR Pemberdayaan PNPM MPd.Integrasi Bangka Tengah,Kep.Bangka Belitung,Rizal Mansyur, saat memberikan pada Peserta  Workshop Penyusunan Modul Pelatihan Pokja RBM di Hotel Serrata, Pasir Padi, Kota Pangkalpinang

Sementara itu, Fasilitator Keuangan Kabupaten Bateng, Romulu Marpaung, menambahkan  bahwa kegiatan Workshop Penyusunan Modul dan Penyusunan Modul Pokja RBM Bateng  digelar dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan atau kecakapan masyarakat dalam melaksanakan beberapa Pelatihan Masyarakat, di wilayah perdesaan lokasi kegiatan PNPM MPd. di 6 kecamatan se-Bateng. Adapun modul yang dibahas dan disusun antara lain tentang Modul Pelatihan Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD), Pelatihan Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Pelatihan Kelompok Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) dan Pelatihan UPK. “Sehingga melalui workshop ini, para peserta mampu memberikan dukungan dalam penyusunan modul-modul pelatihan masyarakat di perdesaan lokasi kegiatan PNPM MPd. ,” papar Romulo Marpaung, Senin (29/09/2014).  

Kegiatan selama tiga hari tersebut juga merupakan hasil rencana kerja tindak lanjut (RKTL) dari Workshop Pokja RBM pada 15 September 2014 lalu, di Aula Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Bateng, yang dihadiri dan dibuka Penanggung jawab Operasional Kabupaten (PjOKab.) PNPM MPd. Bateng, Erick Frisco, Koordinator PNPM MPd.Provinsi Kepulauan Babel, Nanang Legowo, Spesialis KIE Kepulauan Babel, Helmi Fauzi,  Tim Faskab Bateng, pengurus BKAD, UPK, FKP dan FKT dari 6 kecamatan se-Bateng. Lanjut Romulo Marpaung, mengatakan bahwa Workshop Penyusunan Modul dan Penyusunan Modul,diikuti para peserta dari 6 kecamatan lokasi kegiatan PNPM MPd. dan PNPM MPd.Integrasi di Bateng. 

Lanjut Romulo Marpaung, melalui workshop ini diharapkan para peserta mampu menjadi tenaga yang membantu dan menjaga sarana dan prasarana serta kegiatan dana bergulir atau Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) yang dibiayai melalui dana PNPM Mandiri Perdesaan. Adapun materi yang disampaikan para narasumber dari Tim Fasilitator Kabupaten ada sebanyak 6 dari 12 modul materi pembelajaran yang pernah disusun pada tahun 2013 lalu.  (Tim Fasilitator PNPM MPd.)

Kemendagri Gelar Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014 kembali digelar Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 – 7 Juni 2014. Event ini diselenggarakan sebagai bentuk prenghargaan dan apresiasi kepada pelaku pembangunan, kelembagaan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), Pendamping Lokal (PL), dan Desa dengan Pemeliharaan Terbaik, serta Fasilitator Kecamatan (FK).

Penghargaan juga diberikan kepada para Pembina lembaga dan pelaku pemberdayaan tingkat kabupaten dan provinsi. Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kabupaten akan diberikan kepada Bupati, dan untuk Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat provinsi akan diterima oleh Gubernur.

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh Bupati dan Gubernur lokasi PNPM Mandiri Perdesaan seluruh Indonesia yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden, Boediono. Penghargaan bagi lembaga dan pelaku pemberdayaan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina PNPM Mandiri Perdesaan.

Seperti diketahui, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan boleh dikatakan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota masyarakat didorong terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelestariannya. Program ini telah menjangkau kepada peningkatan peran kelembagaan di perdesaan dan aspek perencanaan pembangunan wilayah di perdesaan yang dapat disinergikan dengan dukungan regulasi dan finansial dari Pemerintah Daerah, termasuk peran dan bantuan dari lembaga, instansi dan korporasi di wilayah yang bersangkutan.

“Penghargaan Pemberdayaan SiKompak merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada lembaga dan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang punya dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya di daerah melalui PNPM Mandiri Perdesaan”, demikian Benny Irwan, Kasubdit Pembangunan Partisipatif Ditjen PMD menyampaikan pesannya disela-sela persiapan acara. (kie)

DPD IPPMI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIKUKUHKAN

SEKRETARIS Jenderal Sekjen) Dewan Pengurus Nasional Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (DPN IPPMI), John Odius, melantik Rizal Mansyur sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPPMI Kepulauan Bangka Belitung periode 2013-2016, Rabu (30/4), bertempat di Hotel Aston Marina Pangkalpinang.

Pelantikan dihadiri Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sri Rezeki, Koordinator PNPM MPd. Provinsi Nanang Legowo, PjO Kab.Bangka Tengah, para spesialis provinsi, fasilitator kabupaten dan kecamatan se-Bangka Belitung. Pelantikan organisasi profesi para pendamping masyarakat tersebut sebagai tindak lanjut deklarasi DPD IPPMI Kepulauan Bangka Belitung pada 27 Februari 2014. “ Semangat untuk memberdayakan masyarakat saat ini sedang subur-suburnya dilaksanakan kementerian dan pemerintahan desa. Apalagi dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” kata Jhon Odius yang juga Koordinator Wilayah RMC II PNPM MPd. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan produk unggulan pemerintah saat ini.
Tentu untuk menyukseskan program nasional tersebut membutuhkan para fasilitator atau pendamping masyarakat. 
“Sebagai pendamping masyarakat juga pemerintahan daerah bersuka cita karena ada pengakuan pemerintah pusat atas program pemberdayaan masyarakat dan profesi fasilitator. UU Desa menggunakan pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar John Odius.  

IPPMI jelasnya sudah ada embrionya sejak 1998 ketika PNPM MPd.diluncurkan. Kemudian diadakan perubahan dan dilegalkan dengan akte notaris dan pada 2010 organisasi pendamping masyarakat itu dikukuhkan dalam suatu organisasi resmi. Pada April 2013, IPPMI menggelar Munas I yang dijadikan momentum untuk menjadikan IPPMI sebagai wadah aspirasi dan perjuangan bagi para fasilitator.  

Berkaitan dengan upaya meningkatkan profesionalitas para pendamping masyarakat yang  ada dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, IPPMI dalam misinya akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelaku pemberdayaan masyarakat dengan cara melaksanakan program sertifikasi profesi. “ Sebagai salah satu wadah organisasi profesi pemberdayaan masyarakat selain Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APMI) dan Asosiasi Fasilitator Masyarakat (AFM), IPPMI akan memfasilitasi program sertifikasi atau legalitas profesi yang akan dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSF),”ujar John Odius. 

Kepada kepengurusan DPD IPPMI Bangka Belitung yang baru dilantik, John Odius meminta untuk segera melengkapi susunan kepengurusan, dan menggelar rapat kerja daerah (rakerda) untuk menyusun program kerja termasuk program sertifikasi, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas pelaku pemberdayaan masyarakat, profesionalisme anggota IPPMI dan jaringan kerja dengan para pelaku program pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pers dan LSM.      

RAKOR PNPM MPd.KEP.BANGKA BELITUNG APRIL 2014

RAPAT Koordinasi (Rakor) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) dua bulanan dilaksanakan pada 27-30 April 2014, bertempat di Hotel Soll Marina Aston Pangkalpinang. Rakor diikuti dan dihadiri Koordinator Provinsi (Korprov) PNPM MPd.Kep.Bangka Belitung, Nanang Legowo, Spesialis MIS dan Spesialis KIE, PjO Provinsi Sri Rezeki, para PjOKab, Fasilitator Kabupaten dari Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur.

Rakor kali ini dihadiri Koordinator Wilayah (Korwil) Regional Management Consultant John Odius yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Nasional Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (DPN IPPMI). Dalam sambutan pembukaan mewakili Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakar dan Pemerintahan Desa (PMPD), Sri Rezeki, mengharapkan....  

MENGENANG KUN WILDAN, DIREKTUR KPM DITJEN PMD KEMENDAGRI

Segenap Spesialis, Fasilitator dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan merasakan duka-cita yang mendalam dan merasakan kehilangan atas berpulangnya Kun Wildan, Direktur Kelembagaan Pelatihan Masyarakat (KPM), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri,  ke pangkuan Tuhan yang Mahaesa, dalam usia 54 tahun, di Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur, Minggu, 30 Maret 2014.

Almarhum dikenal memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, utamanya dalam usaha meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di perdesaan. Dilahirkan di Wonosobo, 19 Mei 1960,  Kun Wildan berhasil menyelesaikan sarjana Geografi di Universitas Gajah Mada, dan mengantungi Diploma Natural Resources Management ITC Netherland dan Master of Business Administrator University of Haven di Amerika Serikat. Selain itu, kerap mengikuti pelatihan, seminar dan lokakarya di dalam dan luar negeri, seperti Pelatihan Gender Mainstream di Philipina, Pelatihan HIV/AIDS di Australia, Pelatihan Community Development di Brazil. Almarhum juga pernah mengikuti Seminar Pengentasan Kemiskinan Negara Berkembang bersama Bank Dunia di Amerika Serikat, Seminar Pengembangan Sistem Informasi dan Pusat Data di Korea, serta Seminar Keterlibatan LSM dalam pembangunan di Jepang.

Kun Wildan memulai karir sebagai staf Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (1986 – 2001). Kemudian menjadi Kabsubdit Kerjasama Antar Daerah, Ditjen Bangda  (2002 – 2005), Kabag Perencanaan, Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (2005 –2006), Kapusdatin, Sekertariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2006 – 2008), Direktur Informasi Kependudukan, Ditjen Adminduk Kemendagri (2008 – 2010), Inspektur Wilayah 1, Itjen Kemendagri dan sejak tahun 2011, menempati posisi sebagai Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri hingga akhir hayatnya.

Untuk itu segenap spesialis, fasilitator dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan ikut menyampaikan doa kepada Allah bagi almarhum, sebagai ucapan terima kasih terhadap dedikasi dan pengabdian yang telah  almarhum berikan bagi PNPM Mandiri Perdesaan. Semoga amal-ibadah almarhum diterima Allah yang mahakuasa dan menjadi suri teladan dan pendorong semangat bagi usaha pemberdayaan masyarakat perdesaan di pelosok negeri.

^{Direktur Kelembagaan Pelatihan (KPM) Ditjen PMD, Kun Wildan, sedang menyampaikan laporan Workshop Regional Meeting, PNPM Mandiri Perdesaan di Riau, 2013, yang juga dihadiri Ditjen PMD Kemendagri, Tarmizi A. Karim}

^{Direktur Kelembagaan Pelatihan (KPM) Ditjen PMD, Kun Wildan sedang beramah-tamah dengan para konsultan dalam acara pembukaan work-shop regional meeting IV, 2013 di Malang, Jawa Timur.}

PROFIL UPK BINA SEJAHTERA, KEC.SUNGAI SELAN, KAB.BANGKA TENGAH

LOWONGAN KERJA FASKAB PPU, FKP DAN FKT 2014

RAPAT KOORDINASI PNPM MPd.PROVINSI

RAPAT Koordinasi (Rakor) dua bulanan 

Keberlanjutan PNPM Mandiri Perdesaan

TAM Online

PELATIHAN MANDIRI FASILITATOR KECAMATAN 2014

Lima FK PNPM MPd. Bangka Belitung Ikuti Pelatihan Mandiri

LIMA FK (2 FKT dan 3 FKT) PNPM MPd. Kep.Bangka Belitung, hasil rekrutmen November 2013, tampak sedang mengikuti materi Pembelajaran Mandiri, dalam Pelatihan Mandiri FK, di ruangan kantor RMC II Kep.Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang.(dok.Sp.KIE Babel, Februari 2014)

Untuk lebih memperkuat kemampuan mendampingi masyarakat, lima Fasilitator Kecamatan (FK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) hasil rekrutmen pada November 2013 mengikuti Pelatihan Mandiri FK, selama dua hari Senin dan Selasa (10-11/2), bertempat di Kantor Koordinator Provinsi PNPM MPd. Kepulauan Bangka Belitung, jalan Melati, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang.  

Peserta terdiri dari 3 FK Pemberdayaan dan 2 FK Teknik, yang berasal dari Kecamatan Pangkalan Baru (Bangka Tengah), Kelapa dan Jebus (Bangka Barat), Dendang dan Simpang Renggiang (Belitung Timur). Kelima FK tersebut merupakan hasil rekrutmen pada November 2013 dan sudah dinyatakan lulus untuk memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/pemeliharaan kegiatan.

Bertindak sebagai narasumber Pelatihan Mandiri tersebut, yakni Nanang Legowo (Koorprov PNPM MPd. Kepulauan Bangka Belitung), Sutrisno (Spesialis Management Information System/MIS), Helmi Fauzi (Spesialis Komunikasi, Informasi dan Edukasi), Mulyono (Fasilitator Kabupaten PNPM MPd.Integrasi Belitung Timur), dan Elvi Juniarti (Fasilitator Kabupaten Teknik Bangka Tengah). 

Adapun materi yang disampaikan kata Koordinator Provinsi (Korprov) PNPM MPd.Kepulauan Bangka Belitung, Nanang Legowo pada hari pertama, Senin (10/2), meliputi Pokok-pokok Kebijakan PNPM MPd., Tugas Pokok Fasilitator Kecamatan (Pemberdayaan dan Teknik), Teknik Dasar Fasilitasi, 77 Atribut Fasilitator, Etika Fasilitasi dan Kode Etik Fasilitator.

Pada hari kedua (11/02) khusus kelas FK Pemberdayaan mendapat materi tentang Kerangka Dasar Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Administrasi dan Keuangan UPK, Pengelolaan Pelatihan Masyarakat, Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM MPd., dan Pembelajaran Mandiri. Sedangkan FK Teknik pada hari kedua diberikan materi tentang Administrasi Kegiatan Infrastruktur, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengenalan Struktur Utama, Perencanaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kegiatan Infrastruktur dan Laporan Akhir dan Pemeliharaan. 

INFO BLM PNPM MPd.2014

Pemkab Babar Peroleh Dana PNPM Perdesaan Rp 4,4 Miliar

Muntok, TAM Online - Kabupaten Bangka Barat memperoleh dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM) Perdesaan sebesar Rp 4,4 miliar.

"Dana tersebut bersumber dari APBN 2014 sebesar Rp 3,4 miliar dan dana pendamping dari APBD Babar Rp 1 miliar," kata Sidarta Gautama, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bangka Barat, Selasa (11/2/2014).

Ia menjelaskan, dana ini belum termasuk dana operasional kegiatan (DOK) yang juga berasal dari APBN 2014 karena belum memperoleh informasi lanjutan mengenai besaran DOK yang akan diterima pada tahun 2014.

Ia merincikan, dana Rp 3,4 miliar itu dialokasikan untuk program Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri Perdesaan.

BLM, menurut Sidarta, adalah kegiatan yang diusulkan masyarakat melalui musyawarah dengan melakukan perankingan untuk menentukan kegiatan yang mendapat skala prioritas.

MDST Desa Mancung

                                       BUPATI BANGKA BARAT HADIRI MDST JALAN PNPM                                     PETITI DAN JEMBATAN DI KEBUN KARET

              

MERASA jenuh dengan tempat dan suasana pelaksanaan Musyawarah Desa Serah Terima (MDST) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) yang biasa dilaksanakan di kantor desa atau rumah penduduk, didukung warga setempat pengurus Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Mancung, Kecamatan Kelapa, Bangka Barat, menggelar MDST Pembangunan Jalan PNPM Petiti (Jalan Puru) dan Jembatan tahun anggaran (T.A.) 2013, di kawasan perkebunan karet, Sabtu (15/02) lalu.

Pelaksanaan MDST semakin istimewa, karena dihadiri Bupati Bangka Barat, Ustad, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Pemerintah Desa Bangka Barat. Undangan kepada Bupati meski tak melalui undangan resmi, namun menyempatkan mengikut MDST dibarengi mulai awal musyawarah hingga akhir acara. Turut hadir dalam MDST yang dibarengi dengan Musyawarah Desa Informasi Hasil Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MD III) T.A. 2014, Spesialis KIE Kepulauan Bangka Belitung, Helmi Fauzi, Fasilitator Kecamatan (FK) Teknik (Jabeslin), FK Pemberdayaan Kelapa (Mimalin Titah), Asisten FK Pemberdayaan Kelapa (..), FK Pemberdayaan Jebus, Supanto Nugroho, pengurus UPK Kelapa, Tim Pengelola Kegiatan, tokoh masyarakat dan warga di sekitar lokasi kegiatan.

Dalam sambutannya, Kades Mancung, Karman, mengucapkan terima kasih, karena sejak PNPM MPd. pada 2007, cukup banyak kegiatan Desa Mancung memperoleh kesempatan mengelola dana BLM baik fisik maupun SPP, yang  dilaksanakan di desanya.  ”Tahun 2008, kami dapat Pembangunan Gedung Posyandu, pada 2009 mendapat Gedung PAUD, 2010 kosong, lalu pada 2011 ada kegiatan jalan dan 2013 kami mendapat dana Pembangunan Jalan Puru.

Sebagai bentuk penghargaan Pembangunan Jalan Puru kami namakan Jalan PNPM Petiti dan Jembatan. Sebelum ada PNPM MPd., jalan yang akan kita bupati resmikan ini adalah sentra perekonomian warga, yang selalu dalam keadaan becek dan susah dilewati jika hujan. Jembatan hanya bisa dilewati satu motor. Itu pun jika hari tidak hujan,” ungkap Karman dengan wajah gembira.

Karena itu, dia mengharapkan warga dapat memelihara jalan,  jembatan dan gorong-gorong yang sudah dikerjakan warga setempat. Apalagi yang menikmati jalan dan jembatan berasal dari Desa Mancung dan Sinar Sari. ”Setiap hari sekitar 10 ton, warga dapat mengangkut dan mengeluarkan hasil karet. ”

Bupati Bangka Barat, ..mengaku bahagia sekali dan bangga bisa menghadiri  proses MDST dari awal. ”Saya pernah menghadiri peresmian Gedung TPA di Pangkalan Beras tahun 2012. Tapi, saya tidak mengetahui proses musyawarah sebelum peresmian. Beginilah seharusnya perencanaan pembangunan yang partisipatif. Masyarakat sejak awal merencanakan dan mengetahui sejak awal usulan dan biaya pembangunan yang akan dikerjakan,” ungkap Bupati.

Menurut Bupati yang pernah kursus selama 40 hari di Universitas Hardvard, Amerika Serikat itu,  kunci kesuksesan pembangunan yang partisipatif adalah kekompakan semua unsur masyarakat.  ”Jangan malah terpecah-pecah sampai ada 3 kelompok.

INFO BERITA

Warga Simpang Perlang Minta Pemda Tidak Menutup Pasar PNPM
Kamis, 6 Februari 2014 21:16 WIB

Laporan Wartawan Bangka Pos, Zulkodri

BANGKAPOS.COM, BANGKA - Warga Simpang Perlang, Bangka Tengah (Bateng), Syahrial mempertanyakan sikap pemda yang berencana menutup pasar PNPM di Simpang Perlang. Padahal, pasar tersebut, sudah berdiri sejak tahun 2009 lalu. Meski aktivitas tidak begitu ramai, namun warga berharap pasar tersebut tetap berdiri.

"Apa alasan pemda menutup pasar PNPM. Infonya karena pasar yang di Berok mau buka, jadi pasar di Simpang Perlang ditutup. Tolong lah beri kebijakan yang jelas," kata Syahrial menghubungi bangkapos.com, Kamis (6/2/2014).

Dia berharap, pemda tidak serta merta menutup pasar di Simpang Perlang. Kehadiran pasar tersebut sangat membantu warga sekitar melakukan aktivitas jual beli.

Ditambahkan kepala lingkungan pasar Simpang Perlang, Sopyan, juga mempertanyakan, kebijakan Pemda tersebut. Pasalnya tanpa kejelasan yang jelas tiba-tiba mengusulkan agar pasar ditutup selama empat hari dan hanya beroperasi selama tiga hari saja.

"Pak camat datang ke kami agar, pasar stop. Dan diusulkan hanya beroperasi selama tiga hari. Sedangkan empat harinya, tidak. Ini, mau dikemanakan dagangan sayurnya, ikannya, karena akan busuk, bisa dibuang. Saya pusing juga, saya hanya membela masyarakat banyak," ujarnya. Dikatakan, Sopyan, pasar ini, merupakan bantuan dari PNPM. Bahkan, selama satu hingga dua bulan kedepan, para pedagang tidak akan dipungut retribusi, alias gratis.

"Maunya kita tetap setiap hari. Alasan mau ditutup tidak tahu, kata pak camat atas nama Pemda. Pasar ini, program PNPM dari presiden. Kalau tidak ada jualan, lebih baik dirobohkan saja," ulasnya. Sementara itu, kepala Disperindagkop dan UMKM Bateng, Useng Komara, kepada bangkapos.com, Kamis (6/2/2014) membantah bahwa pemerintah hendak menutup pasar tersebut.
Kendati demikian, Useng mengaku ada usulan agar pasar tersebut, diatur dan dijadwal untuk penjualannya.

"Sebenarnya bukan ditutup. Tidak mungkin kita menghilangkan mata pencaharian orang. Hanya saja waktu jadwalnya diatur, apa seminggu tiga kali. Tidak mungkin kita melarang. Kita hanya menertibkan saja, apalagi, sudah ada pasar modern," ucapnya.  

(Penulis: zulkodri, Editor: asmadi)

Sumber: bangkapos.com

Jangan Tutup Pasar Pagi Simpang Perlang!

Sabtu, 08 Februari 2014 02:34 WIB 

KOBA-Warga Simpang Perlang, Koba, mempertanyakan sikap Pemkab Bangka-Tengah (Bateng) yang berencana menutup pasar PNPM yang berada di kawasan tersebut. Pasalnya pasar tersebut sudah berdiri sejak tahun 2009 lalu.

    "Apa alasan Pemda Bateng mau menutup pasar PNPM yang berlokasi di Simpang Perlang. Jangan hanya karena pasar yang di Berok mau dibuka, lantas pasar di Simpang Perlang harus ditutup. Bukankah rejeki masing-masing sudah diatur oleh Allah. Jadi tolong lah beri kebijakan yang jelas jangan sampai merugikan pihak lain,"ujar salah seorang warga Simpang Perlang, Syahrial kepada RB, Kamis (6/2). 
    Hal yang sama dipertanyakan Kepala Lingkungan Simpang Perlang, Sopian. Menurut Sopian tanpa kejelasan yang jelas, tiba-tiba pemda mengusulkan agar pasar ditutup selama empat hari dan hanya beroperasi selama tiga hari saja dalam sepekannya.
    "Pak Camat datang ke kami Kamis (6/2) kemarin dan menghimbau agar pasar PNPM Simpang Perlang dan aktivitasnya untuk stop beroperasi sepekan penuh. Dan diusulkannya hanya beroperasi selama tiga hari saja. Sedangkan empat harinya tidak beroperasi. Jika demikian kejadiannya, maka mau dikemanakan barang dagangan para pedagang seperti sayur mayur, ikan dan lainnya selama 4 harinya?. Karena tentunya barang tersebut akan busuk dan terbuang saja. Saya hanya menyampaikan aspirasi masyarakat banyak dan pedagang di pasar ini,"ujarnya.
    Diungkapkan, Sopian, bangunan pasar tersebut merupakan bantuan dari PNPM. Bahkan, selama satu hingga dua bulan kedepan, para pedagang tidak akan dipungut retribusi alias gratis.
    "Maunya masyarakat kita, agar aktivitas pasar tetap berjualan setiap hari. Alasan pastinya mau ditutup kita tidak tahu. Sebab kata Pak Camat Koba, Mulyanto, atas nama Pemda Bateng mengatakan pasar ini, adalah program PNPM dari presiden. Namun kalau tidak ada jualan, maka lebih baik ditutup saja,"ulasnya.
    Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop dan UMKM) Pemkab Bateng, Useng Komara membenarkan ada usulan agar pasar tersebut diatur dan dijadwal untuk penjualannya. Meskipun membantah akan menurut pasar tersebut selamanya.  "Perlu diluruskan, sebenarnya pasar di Simpang Perlang tersebut bukannya mau ditutup, karena tidak mungkin kita menghilangkan mata pencaharian orang. Melainkan waktu dijadwalkan dalam seminggu, tiga kali saja beroperasi. Tidak mungkin kita melarang. Kita hanya menertibkan saja, apalagi saat ini sudah ada pasar modern yang telah beroperasi di Koba," pungkasnya kepada RB Jumat (7/2) kemarin.(and)

Sumber : http://www.radarbangka.co.id/

FASILITASI PROGRAM BUAT KELOMPOK SPP

S

alah satu bentuk fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang lebih diakrabi oleh masyarakat dengan nama PNPM MPd. menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelompok SPP. Inilah yang dilakukan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Mitra Sejati Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah.

K

egiatan Pelatihan diselenggarakan  Tim Pengelola DOK (TPD) dari Dana Operasional Kegiatan (DOK) Pelatihan PNPM MPd. Kecamatan Koba yang diketua oleh Nasir dan dibantu oleh Yuniana dan Ari selaku pelaksana kegiatan  ini berlangsung pada Selasa, 19 November 2013 dimulai pukul  09.00, bertempat di Gedung TPA Kelurahan Koba.

P

elatihan yang dihadiri oleh semua ketua atau perwakilan kelompok itu memang hanya diperuntukkan satu orang satu kelompok, mengingat keterbatasan dana yang dianggarkan dalam DOK Pelatihan tahun 2013 ini.  Namun, animo peserta cukup mengembirakan, karena  semua kelompok mengutuskan perwakilannya dalam pelatihan tersebut. Bahkan ada kelompok yang mengutus anggota sebagai peserta lebih dari satu orang, sehingga daya tampung ruangan kurang  mencukupi.

P

elatihan Peningkatan Kapasitas Pengurus Kelompok SPP yang diselenggarakan pada November  2013,  memang mengalami keterlambatan, karena ada beberapa permasalahan teknis yang dialami oleh para Pelaku PNPM MPd. Kecamatan Koba. Namun, berkat kerjasama dan koordinasi yang baik antara TPD dan pelaku-pelaku di kecamatan, kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

K

egiatan Pelatihan jelas Djunaedy, S.E., ketua UPK Mitra Sejati, Kecamatan Koba, bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan kelompok SPP. Adapun materi-materi yang disajikan meliputi Fasilitasi Kelompok, Standar Operasional Prosedur Kelompok SPP, Pembuatan Proposal dan Administrasi keuangan.

S

esi pertama Pelatihan diisi oleh Tenaga Pelatih Masyarakat (TPM), Djunaedy. Pada sesi ini, dia lebih banyak memberikan motivasi pada Ibu-ibu untuk terus mengembangkan kemampuan diri.  ”Ibu-ibu jangan tidak terpaku dengan keadaan dan situasi yang sudah ada di kelompok, “ kata Djunaedy sambil mengutip dua kata bijak  mengutip dari salah satu tokoh motivator nasional yang sedang trend, yaitu Mario Teguh :  “Jika kita hanya mengerjakan yang sudah kita ketahui, kapankah kita akan mendapat pengetahuan yang baru ?

Melakukan yang belumkita ketahui adalah pintu menuju pengetahuan ”. “Jangan hanya menghindari yang tidak  mungkin. Dengan mencoba sesuatu yang tidakmungkin,anda akan bisa mencapai yang terbaik dari yang mungkin anda capai ”.

M

ateri lain yang disampaikan mengenai Fasilitasi Kelompok,  yang terdiri dari beberapa submateri yakni Penguatan Kelembagaan,  Penguatan Pengembangan Kegiatan/Usaha Kelompok, Perubahan Kelompok dan Ketentuan Khusus Kelompok Executing atau Kelompok Pengelola.  Adapun materi yang terakhir yang juga disampaikan Djunaedy, yakni Standar Operasional  Prosedur (SOP) Kelompok SPP.

P

ada Pelatihan yang berlangsung sehari ini, para paserta juga difasilitasi dalam penyusunan Proposal Pengajuan Pinjaman kepada UPK dan Administrasi keuangan yang dijelaskan oleh Ina Primastining, S.E.I, sekretaris UPK Mitra Sejati Kecamatan Koba yang juga salah satu TPM Kecamatan Koba.

P

ada materi ini para peserta banyak melakukan dialog interaktif, karena berhubungan dengan praktik baik dalam Penyusunan Proposal dan Administrasi Keuangan berupa pembuatan buku kas dan lain-lain.

P

 da pengujung acara, Nasir, selaku TPD sekaligus penanggungjawab kegiatan pelatihan ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada para peserta. “Semoga dari pelatihan ini, dapat menambah wawasan dan pengetahuan ibu-ibu dalam mengembangkan kelompok SPP masing-masing yang ada di desa atau kelurahan,” harap Nasir di depan puluhan peserta yang begitu bersemangat mengikuti pelatihan sehari itu.