RMC-II PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Koordinator Provinsi  :  Drs. Nanang Legowo

Spesialis MIS            :   Sutrisno, S.Kom.

Spesialis KIE             :   Helmi Fauzi, S.Sos.

Spesialis HRD            :    -

Spesialis P2 M           :    -

Spesialis FMS            :   -

Spesialis MCFS          :   -

Spesialis Infrastruktur  :   -

Spesialis Training        :   -

PENGALAMAN MENDAMPINGI

     

             

KUNJUNGAN LAPANGAN mendampingi Koordinator Provinsi, Nanang Legowo (bertopi coklat, kiri), Fasilitator Kabupaten Belitung Timur, Tri Haryono (bertopi biru dan bercelana jeans), Sp.KIE, dan Pengurus TPK Desa Labuhan Mandi.(Dok.Sp.KIE Kep.Babel)

             
                     

                                       

                   BANGGANYA SAYA MENJADI FASILITATOR                        KECAMATAN PNPM MPd.INTEGRASI

TAK kenal, maka tak sayang. Tak sayang, maka tak cinta. Pepatah lama itu sungguh pas dengan yang saya alami dan kerjakan sekarang ini. Sejujurnya, menjadi seorang Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) Integrasi di Kecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur,  tak pernah terpikirkan oleh saya sebelumnya.

Mendengar istilah FKP pun saya belum pernah, kecuali saat akan memasukkan lamaran pekerjaan dalam program nasional tersebut. Terbayang bukan bagaimana gelap pengetahuan saya tentang kerja seorang Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan (FKP). Melalui bacaan di internet kiranya yang bisa membantu saya meraba-raba apa dan bagaimana pekerjaan seorang FKP.  Pekerjaan purna waktu dan penuh tantangan ini jauh berbeda dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan saya sebelum ini sebagai agen asuransi di salah satu perusahaan asal Toronto, Kanada.

Selama ini,  saya sama sekali tidak mengetahui hal-hal yang berurusan program dan pekerjaan yang berkaitan dengan kemasyarakatan dan pemerintahan pusat dan daerah. Tapi,  jika orang lain memahami dan mampu bekerja sebagai seorang FK Pemberdayaan mengapa saya tidak? Motivasi itulah yang membuat saya memberanikan diri untuk melamar sebagai seorang Fasilitator Kecamatan Pemberdayaan dalam PNPM MPd. Hari-hari pertama menjadi seorang Fasilitator layaknya seseorang yang sedang meraba-raba sekitar dalam kondisi yang gelap.

Tapi, beruntung saya dibimbing dan disupervisi oleh Tim Fasilitator Kabupaten yang sudah cakap dalam bidangnya masing-masing baik pemberdayaan, teknik maupun keuangan. Mereka banyak  membantu, memberi berbagai masukan dan pengetahuan yang mendalam tentang bagaimana menjadi seorang Fasilitator yang digariskan program. Ya, karena memang mereka juga pernah menjadi seorang Fasilitator Kecamatan seperti saya. Butuh waktu dua bulan supaya saya mengerti dan paham alur tahapan yang ada dalam PNPM Integrasi.  Jujur, inilah kali pertama saya berinteraksi langsung dengan pelaku-pelaku desa,  karena kalaupun saya ke desa hanya bertemu sekretaris desa dan kepala desa meminta surat pengantar untuk keperluan pribadi.

Pada hari-hari pertama bertugas sebagai Fasilitator Kecamatan saya sudah harus turun ke lapangan untuk bertemu pelaku-pelaku PNPM Integrasi di kecamatan maupun desa-desa. Tak berhitung bulan, saya pun harus menghadiri acara Musyawwarah Antar Desa (MAD) Prioritas atau MAD PNPM Integrasi tahun anggaran (T.A.) 2013.  Usai MAD II dan kegiatan-kegiatan lain yang ada dalam alur tahapan kegiatan, saya pun memahami visi, misi dan tujuan  PNPM Integrasi. Saya pun berusaha terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan para pelaku demi suksesnya PNPM Integrasi.
Kecamatan Damar tempat saya mengabdi memiliki 5 desa, dan dari  5 desa ada 2 desa yang terdanai oleh bantuan langsung masyarakat (BLM) PNPM MPd. Integrasi .TA. 2013, yakni Desa Mempaya dan Desa Sukamandi. Desa Mempaya mendapatkan dana untuk usulan pembangunan drainase dan Desa Sukamandi untuk pembukaan dan pembangunan jalan tanah puru. Dari dua desa dengan dua usulan tersebut,  saya mendapat pengalaman berharga. Ketika turun  lapangan bersama Tim Verifikasi (TV)-tim yang dibentuk di kecamatan-ke Desa Mempaya untuk mengukur volume dan menentukan kebutuhan material,  saya yang didampingi oleh Fastekab saat itu dihampiri oleh seorang wanita tua-saya  lupa menanyakan nama- dan senang hati menyambut kami.

“Kalau hujan rumah saya ini seperti kolam, karena air masuk rumah. Saya senang karena di depan rumah saya ada pembangunan drainase,” ungkap  wanita tua itu dengan wajah berkaca-kaca. Yang membuat hati saya terenyuh lagi, saat dia menyatakan harapan dengan akan dibuatkan drainase, rumahnya tidak lagi menjadi kolam apabila hujan turun dengan lebatnya.  Ucapan perempuan itu dibenarkan seorang bapak yang menjabat salah satu Ketua RT. “Bukannya tidak akan dibangun drainase di sini, akan tetapi usulan pembangunan drainase belum terdanai. Saya lupa desa pernah mengusulkan soal pembangunan drainase ke intansi mana,” ungkap ketua RT itu.
Tapi bersyukur sekali sambung ketua RT itu, saat proposal usulan pembangunan drainase diajukan pada PNPM MPd. Integrasi langsung disepakati dan dapat didanai. Hal ini karena memang usulan prasarana fisik tersebut  berangkat dari kebutuhan warga dan memang bermanfaat untuk warga sekitar. Saat tulisan ini saya buat, pembangunan drainase di Desa Mempaya sudah memasuki progress (kemajuan) fisik 95%. Saya pun melihat langsung pekerjaan pembuatan saluran pembuanan air tersebut begitu rapi dan cepat dikerjakan. Membuat saya merasa senang sebagai seorang Fasilitator karena ada kerjasama yang baik dari Tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang dipilih langsung masyarakat sebagai pengelola keuangan dan pengawas pekerjaan. Masyarakat pun dengan sangat baik dan ramah dapat menerima kehadiran saya sebagai Fasilitator. Semoga pada pengujung tahun yang biasanya memasuki musim penghujan, tidak lagi menjadi kekhawatiran warga sekitar lokasi kegiatan pembangunan drainase setelah sudah ada saluran pembuangan air yang dibangun melalui dana PNPM MPd. Integrasi.

Pengalaman yang menarik juga saya dapatkan dari Desa Sukamandi, yang selama sepuluh tahun lalu, mengajukan usulan pembangunan jalan tanah puru. Namun, tak jua usulan masyarakat tersebut diluluskan dan didanai proyek atau program lain. Sampai akhirnya diusulkan dan didanai PNPM MPd. Integrasi tahun anggaran 2013 setelah 10 tahun menanti pembangunan tanah puru.  Saat ini pekerjaan pembangunan jalan tanah puru sepanjang 4.000 meter di Desa Sukamandi telah selesai  hanya dalam waktu kurang lebih 30 hari. Betapa solid dan semangat para pengurus TPK dan pelaku-pelaku lain dalam membangun jalan tanah puru yang menjadi dambaan warga puluhan tahun. Warga yang bermukim di sepanjang lokasi pekerjaan demikian antusias dan senang luar biasa.Saya pun senang dan bangga menjadi Fasilitator Kecamatan PNPM MPd. Integrasi,  meski ke lapangan harus melawan terik panas matahari. Tapi, hal itu terbayarkan lunas setelah melihat pembangunan drainase dan pembuatan jalan tanah puru yang rapi. Apalagi kurang lebih ada 50 kepala keluarga (KK) yang bermukim di sekitar lokasi dan tentu menjadi penerima manfaat pembangunan jalan tanah puru.  Saya tidak sabar untuk menanti tahun kedua saya menjadi Fasilitator Kecamatan. Entah cerita apalagi dan pengalaman apa yang akan saya rasakan tahun selanjutnya. Terlebih lagi usulan-usulan yang akan terdanai PNPM MPd. Integrasi akan mengarah pada Peningkatan Ekonomi Pendapatan (PEP).Bayangkan berapa banyak orang atau keluarga yang meningkat kualitas dan taraf hidupnya apabila usulan-usulan yang terdanai PNPM MPd. Integrasi tepat sasaran dan mengacu kepada PEP.  Besar harapan saya, melalui PNPM MPd. Integrasi, masyarakat lebih banyak yang diberdayakan. Kemiskinan pun tidak lagi menemani mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan.

(Loranita, FK PNPM MPd.Integrasi, Kec.Damar, Kab.Belitung Timur)

PROFIL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nama Resmi	:	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Ibukota	:	Pangkal Pinang
Luas Wilayah	:	16.424,06 Km2 *)
Jumlah Penduduk	:	1.059.481 jiwa *)
Suku Bangsa	:	Suku Melayu (suku bangsa asli), Jawa, Sunda , Bugis, Banten, Banjar, Madura, Palembang, Minang, Aceh, Flores,Maluku, Manado dan Cina(30%)
Agama	:	Islam : 81,83%, Budha : 8,71 %, Kong Hu Cu : 5,11 %, Kristen : 2,44%, Kristen Katolik : 1.79%, dan Hindu : 0,13%
Wilayah Administrasi Website	: :	Kab.: 6, Kota : 1, Kec.: 36, Kel.: 54, Desa : 267 *) http://www.babelprov.go.id *)Sumber : Permendagri Nomor 6 Tahun 2008

Sejarah

Wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, terutama Pulau Bangka berganti  ganti menjadi  daerah taklukan Kerajaan Sriwijaya, dan Majapahit. Setelah kapitulasi dengan Belanda, Kepulauan Bangka Belitung menjadi jajahan Inggris sebagai Duke of Island. 20 Mei 1812 kekuasaan Inggris berakhir setelah konvensi London 13 Agustus 1824, terjadi perlalihan kekuasaan daerah jajahan Kepulauan Bangka Belitung antara MH. Court (Inggris) dengan K.Hcyes (Belanda) di Mentok pada 10 Desember 1816.Kekuasaan Belanda mendapat perlawanan Depati Barin dan putranya Depati Amir yang di kenal sebagai perang Depati Amir (1849-1851). Kekalahan perang Depati Amir menyebabkan Depati Amir di asingkan ke Desa Air Mata Kupang NTT. 

Atas dasar stbl. 565, tanggal 2 Desember 1933 pada tanggal 11 Maret 1933 di bentuk Resindetil Bangka Belitung Onderhoregenheden yang dipimpin seorang residen Bangka Belitung dengan 6 Onderafdehify yang di pimpin oleh Ast. Residen. Di Pulau Bangka terdapat 5 Onderafdehify yang akhirnya menjadi 5 Karesidenan sedang di Pulau Belitung terdapat 1 Karesidenan.Pada zaman Jepang, Karesidenan Bangka Belitung diperintah oleh Pemerintahan Militer Jepang (Bangka Beliton Ginseibu). Setelah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, oleh Belanda dibentuk Dewan Bangka Sementara pada 10 Desember 1946 (stbl.1946 No.38) yang selanjutnya resmi menjadi Dewan Bangka, yang diketuai Musarif Datuk Bandaharo Leo yang dilantik Belanda pada 11 November 1947. Dewan 
Bangka merupakan Lembaga Pemerintahan Otonomi Tinggi.

Pada 23 Januari 1948 (stb1.1948 No.123), Dewan Bangka, Dewan Belitung dan Dewan Riau bergabung dalam Federasi Bangka Belitung dan Riau (FABERI) yang merupakan suatu bagian dalam Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan Keputusan Presiden RIS Nomor 141 Tahun 1950 kembali bersatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) hingga berlaku undang-undang Nomor 22 Tahun 1948.Pada tanggal 22 April 1950 oleh Pemerintah diserahkan wilayah Bangka Belitung kepada Gubernur Sumatera Selatan Dr. Mohd. lsa yang disaksikan oleh Perdana Menteri Dr. Hakim dan Dewan Bangka Belitung dibubarkan. Sebagai Residen Bangka Belitung ditunjuk R.Soemardja yang berkedudukan di Pangkalpinang. Berdasarkan UUDS 1950 dan UU Nomor 22 Tahun 1948 dan UU Darurat Nomor 4 tanggal 16 November 1956 Karesidenan Bangka Belitung berada di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Bangka dan dibentuk juga kota kecil Pangkalpinang.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1957 Pangkalpinang menjadi Kota Praja. Pada tanggal 13 Mei 1971 Presiden Soeharto meresmikan Sungai Liat sebagai ibukota Kabupaten Bangka. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2000 wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Belitung menjadi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya sejak tanggal 27 Januari 2003 Propinsi Kepualauan Bangka Belitung mengalami pemekaran wilayah dengan menambah 4 Kabupaten baru yaitu Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Belitung Timur dan Bangka Selatan.

Arti Logo

Perisai Bersudut Lima, melambangkan Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kepulauan Bangka Belitung, melambangkan wilayah, masyarakat, sistem pemerintah, kebudayaan dan sumberdaya alam Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lingkaran Bulat Simetrikal, melambangkan kesatuan dan persatuan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadapi segala tantangan di tengah - tengah peradaban dunia yang semakin terbuka.

Butir Padi berjumlah 27 buah melambangkan nomor dari Undang-undang pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu UU No.27 Tahun 2000,dan Buah Lada, berjumlah 31 buah melambangkan Kepulauan Bangka Belitung merupakan Propinsi ke 31 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Padi dan buah lada juga melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran.

Balok Timah, melambangkan kekayaan alam (hasil bumi pokok) berupa timah yang dalam sejarah secara social ekonomis telah menopang kehidupan masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lebih dari 300 tahun. (diketemukan dan dikelola sejak tahun 1710 Mary Schommers dalam Bangka Tin)

Biru Tua dan Biru Muda (Dalam Perisai dan Lingkaran Hitam), melambangkan bahari dunia kelautan dari yang dangkal sampai yang terdalam. Menyiratkan lautan dengan segala kekayaan alam yang ada di atasnya, di dalam dan di dasar lautan yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar - besarnya bagi kesejahteraan rakyat. 

Putih (Tulisan), melambangkan keteguhan dan perdamaian.

Kuning ( Padi dan Semboyan), melambangkan ketentraman dan kekuatan. 

Hijau (Pulau dan Lada), melambangkan kesuburan. 

Hitam (Outline Lingkaran), melambangkan ketegasan.

Serumpun Sebalai, menunjukan bahwa kekayaan alam dan plularisme masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung tetap merupakan kelurga besar komunitas (serumpun) yang memiliki perjuangan yang sama untuk menciptakan kesejahteraan , kemakmuran, keadilan dan perdamaian.

Untuk mewujudkan perjuangan tersebut, dengan budaya masyarakat melayu berkumpul, bermusyawarah, mufakat, berkerjasama dan bersyukur bersama-sama dalam semangat kekeluargaan (sebalai) merupakan wahana yang paling kuat untuk dilestarikan dan dikembangkan. Nilai- nilai universal budaya ini juga dimiliki oleh beragam etnis yang hidup di Bumi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dengan demikian, Serumpun Sebalai mencerminkan sebuah eksistensi masyarakat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan kesadaran dan cita­citanya untuk tetap menjadi keluarga besar yang dalam perjuangan dan proses kehidupannya senantiasa mengutamakan dialog secara kekeluargaan, musyawarah dan mufakat serta berkerja sama dan senantiasa mensyukuri nikmat Tuhan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. 

Serumpun Sebalai, merupakan semboyan penegakan demokrasi melalui musyawarah dan mufakat.

Nilai Budaya

Seni Budaya yang berkembang di wilayah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung ini sangat beragam dan menggambarkan keanekaragaman suku bangsa dan agama. Yang merupakan kekayaan seni budaya di Bangka Belitung berupa Seni Tari, Seni Drama, Seni Musik, Interior bangunan dan upacara-upacara adat.

Produk Budaya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Produk budaya di Bangka Belitung diantaranya yaitu : Seni tari di pulau Bangka; Tari Campah, Tari Kedidi, Tari Tabar, Tari lapin, Tari Melimbang Timah. Di Pulau Belitung berkembang tari Nusor Tebing, tari Bitiong dan tari Randau. Seni drama antara lain, drama putri Sri Rinai dan Dul Muluk.
Seni Musik antara lain, Bedindak Bedaeh, Lagu Yak Miak, Icak-icak Dek Tau. Seni Interior yang khususnya di Bangka dan Belitung di pengaruhi oleh gaya arsitektur Cina. 

Upacara-upacara Adat : Upacara-upacara adat yang menjadi khasanah budaya Bangka Belitung antara lain: Perang Ketupat, Nnirok Nanggak dan Tuang Jong dan Nganggung serta Kawin Massal.

Kerajinan Khas Bangka : Kerajinan Khasnya yaitu : Kopiah resam dan Kain Cual.

Falsafah Hidup Masyarakat setempat :

Serumpun Sebalai, adalah suatu bentuk etika kehidupan keseharian masyarakat Bangka Belitung yang rukun damai dan dalam hubungan kekeluargaan walaupun terdiri dari bermacam-macam etnis dan agama.

Jangan Dak Kawa Nyusa Aok, artinya dalam setiap keberhasilan memerlukan kerja keras.

SARANA PENDIDIKAN DOMINASI KEGIATAN PNPM MPd.KECAMATAN KOBA T.A. 2013

P

rogram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.), yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat ini menyambangi Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, mulai tahun 2008. Program pemberdayaan ini sebenarnya diluncurkan pemerintah sejak tahun 2007 bersama-sama dengan PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal.

PNPM MPd. secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian  dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. Selain tujuan umum, PNPM MPd. memiliki tujuan khusus yakni meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal, mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.  Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan olehmasyarakat. Melembagakan pengelolaan dana bergulir,  mendorong terbentuk dan berkembangnya kerjasama antardesa, mengembangkan kerja sama antarpemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

Tahun 2013 merupakan tahun keenam  PNPM MPd. menyambangi Kecamatan Koba, sudah banyak kegiatan pembangunan yang dilaksanakan melalui program. Apakah kegiatan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana umum, kegiatan sarana dan prasarana kesehatan, dan peningkatan permodalan masyarakat melalui kegiatan Simpan Pinjam khusus Perempuan ( SPP ).

Untuk Tahun Anggaran (T.A.) 2013, kegiatan PNPM MPd. dan PNPM Integrasi di Kecamatan Koba didominasi usulan sarana pendidikan. Yakni, pembangunan 2 Gedung PAUD, pembangunan 2 Gedung TPA dan Bantuan Insentif Honor Guru Madrasah, serta kegiatan sarana prasarana umum berupa Pembangunan Drainase/Siring dan Perkerasan Jalan Rabat Beton. Adapun total dana yang diterima Kecamatan Koba mencapai Rp. 1.603.698.600. Hampir 74,5 % atau sekitar Rp. 1.194.761.300 dialokasikan untuk kegiatan di bidang sarana pendidikan. Lebih rinci dapat diuraikan untuk pembangunan Gedung PAUD dilaksanakan di Kelurahan Simpang Perlang dengan ukuran 7 meter x 16 m sebanyak  2 lokal. Lalu, pembangunan Gedung PAUD di Kelurahan Arung Dalam dengan 7 meter x 16 mter sebanyak 2 lokal. Kemudian, pembangunan Gedung TPA terletak di Kelurahan Koba dengan luas 7 meter x 20 meter sebanyak 2 lokal. Bantuan Honor Guru     di Desa Terentang III untuk 6 guru honor dan pembangunan Gedung TPA berada di Kelurahan Berok dengan luas 7 meter  x 16 meter untuk  2 lokal.

Kegiatan sarana prasaran lain berupa Perkerasan Jalan Rabat Beton di Desa Terentang III dengan ukuran lebar 1,5 meter dan panjang 300 meter dan pekerjaan siring di Desa Kuraudengan lebar 2 meter dan panjang 450 meter. Pembangunan Gedung PAUD yang berlokasi di Simpang Jongkong, Kelurahan Simpang Perlang menelan dana sebesar Rp.275.443.600. ”Kami berharap bangunan TPA yang cukup megah ini  dapat melahirkan generasi cerdas yang memahami isi Al Qur an pada masa  mendatang,” kata Syamsudin, ketua TPK Simpang Perlang, disela-sela pembangunan gedung kebanggaan masyarakat tersebut. Gedung TPA ini lanjut Syamsuddin berukuran 7 meter x 16 meter tersebut, terdiri dari 2 ruangan kelas, 1 ruangan guru beserta kamar mandi, ditambah meubelier dan permainan.

Saat penulis meninjau pekerjaan Gedung TPA di Kelurahan Simpang Perlang, tampak terlihat kemegahan gedung TPA tersebut. Cat warna-warni tampak mencolok membalut bangunan tersebut, sehingga tergambar keceriaan dengan jelas. Adapun Pembangunan Gedung PAUD di RT 12, Kelurahan Arung Dalam, bentuk gedung dan alokasi dana yang diterima TPK sama seperti di Kelurahan Simpang Perlang. Pembangunan dikomandoi Rosidah selaku ketua TPK yang juga guru  PAUD  di Kelurahan  Arung Dalam, sungguh bekerja dan bertanggungjawab dalam penyelesaian pembangunan gedung pendidikan untuk generasi mendatang tersebut. Sarana pendidikan lainnya yang dibangun di Kecamatan Koba berupa Gedung TPA yang berlokasi di RT 8 di Kelurahan Koba dan RT 5 di Kelurahan Berok. 

“Adanya gedung TPA ini merupakan anugerah yang sangat diimpikan masyarakat Koba, karena selama ini kami belum memiliki sarana gedung pendidikan permanan dan  memadai untuk mengajarkan ilmu agama. Anak-anak mengaji di masjid,” papar Apri Panzupi, Ketua TPK Kelurahan Berok kepada penulis. Diungkapkan Apri Panzupi, usulan pembangunan Gedung TPA di Kelurahan Berok diajukan mengingat daya tampung yang tidak mencukupi di gedung TPA yang lama. Banyak anak-anak atau santri yang harus mengantre saat menjalankan aktivitas. Usulan lain di bidang pendidikan yakni bantuan honor bagi guru Madrasah yang berada di Desa Terentang III.  Bantuan dari alokasi BLM PNPM MPd.  berupa insentif tambahan bagi 6 tenaga pengajar yang diberikan selama 1 tahun anggaran.

(Junaidi, S.E., Ketua UPK Kecamatan Koba, Kab.Bangka Barat)

KIAT-KIAT MEMFASILITASI ISI PAPAN INFORMASI

SEBAGAI Fasilitator Kecamatan(FK) Pemberdayaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat,  saya terbilang baru bekeja dalam program permberdayaan masyarakat. Secara resmi saya mendapat tugas di Kecamatan Tempilang per 15 April 2013. Masih dalam hitungan bulan menampilkan kemampuan sebagai seorang pemberdaya.

Banyak hal yang saya dapatkan di PNPM MPd. ini, dan belum saya peroleh di tempat bekerja yang lama.Niat awal dan langkah bekerja sebagai seorang FK terus saya perkuat demi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Saya berusaha untuk selalu memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat di desa. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk mengajak masyarakat agar lebih berpartisipasi dan lebih mengetahui tentang progress (perkembangan) kemajuan kegiatan PNPM MPd. di desa masing- masing dan di tingkat kecamatan.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama saya sebagai FK Pemberdayaan dan selalu dibahas pada setiap pertemuan, baik di desa-desa, kecamatan maupun rapat koordinasi kabupaten, yakni informasi di Papan Informasi yang berada di kantor UPK dan di desa-desa. Saya harus giat untuk membenahi dari hal-hal yang kecil dan saya memilih Papan Informasi untuk selalu saya fasilitasi agar isi di Papan Informasi yang ada disetiap desa lebih ter-update (terbarukan) isi dan penampilannya. Saya mulai memfasilitasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) untuk membenahi dan mengupdate isi Laporan Keuangan UPK, TPK, foto- foto kegiatan fisik dan nonfisik,  hasil-hasil musyawarah dan progress pembangunan di desa-desa yang mendapatkan bantuan fisik, termasuk soal tunggakan SPP.

Bagi saya sebagai seorang pendamping masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat, menganggap penting keberadaan dan fungsi Papan nformasi itu sendiri. Sebab, Papan Informasi adalah wadah untuk menyebarluaskan dan menginformasikan kegiatan dan perkembangan yang dilaksanakan oleh para pelaku PNPMMPd. mulai dari UPK, TPK, KPMD sampai Kelompok SPP kepada seluruh lapisan masyarakat. Karena itu juga, saya juga selalu mengajak Pendamping Lokal (PL) Kecamatan Tempilang untuk bersama-sama selalu membenahi Papan Informsi setiap bulan. Tak lupa tentu juga mengajak pelaku-pelaku di tingkat desa untuk berpartisipasi dalam mengupdate Papan Informasi. 

Yang semula di mata KMPD dan TPK bahwa Papan Informasi dianggap tidak penting dan bahkan masyarakat tidak memanfaatkan keberadaan Papan Informasi tersebut. Sekarang Papan Informasi di desa-desa sudah mulai membaik, karena yang semula tidak terurus dan bahkan isi di Papan Informasimasih kosong sudah ada isi informasi yang terbaru setiap bulan.

Selalu saya katakan kepada para pelakudi tingkat desa, bahwa kalau bukan dari kita siapa lagi yang akan  memulai memahami keberadaan, fungsi dan isi Papan Informasi. Saya sendiri pun sebagai seorang FK menganggap amat penting untuk selalu belajar dan belajar untuk meningkatkan kapasitas dalam mengenal dan mendalami karakter masyarakat di tempat saya sehari-hari berdomisili, bekerja memberdayakan masyrakat dan belajar dari masyarakat. Karena menurut saya, apabila kita sudah mengenal keinginan dan kebutuhan masyarakat selagi demi kemajuan masyakat, tentu kita akan selalu mendampingi dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin kepada seluruh masyarakat. 

Sehingga  pekerjaan yang kita jalankan sehari-hari sebagai seorang pemberdaya khususnya dalam memfasilitasi isi Papan Informasi di desa-desa dan kecamatan akan lebih mudah dilaksanakan berkat upaya berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pelaku-pelaku di kecamatan mulai dari PjOK, UPK dan PL, KPMD dan TPK di setiap desa. 

( Trisea Mayanasari, FK Pemberdayaan Kecamatan Tempilang)

KETIKA HATI TERPANGGIL UNTUK MENGABDI

                     Bersama Fastekab Bangka Barat, Novandri Suhaimi                                                                                        (berkaca mata), saat meninjau pekerjaan PAUD di Desa Air Nyatoh 

Siang Mengabdi, Malam Mencari Rezeki

PADA suatu hari, saya ingat benar pada 27 Juli 2007,  istri saya menyerahkan sepucuk surat yang ditandatangani kepala desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Tritip, Kabupaten Bangka Barat. Setelah saya buka, isinya ternyata tentang sosialisasi suatu program nasional yang akrab di telinga sebagai  PNPM-PPK. Membaca undangan tersebut, saya pun jadi penasaran apa yang dimaksud dengan PNPM-PPK. Program apa pula itu PNPM PPK (kini PNPM Mandiri Perdesaan setelah 2007).

Dua hari kemudian, 29 Juli 2007, saya pun datang ke kantor Desa Air Nyatoh, Kecamatan Simpang Tritip. Saat memasuki pintu kantor desa, undangan mulai berdatangan. Tak lama acara segera berlangsung. Setelah Kepala Desa selesai menyampaikan sambutan, acara sosialisasi PNPM PPK pun dimulai yang diawali dengan penyampaian materi oleh Fasilitator Kecamatan, yakni Arsumadi dan Nurhamidah. Mereka saling bergantian memaparkan tujuan, latar belakang, prinsip, kebijakan, alur tahapan dan pelaku-pelaku program. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan melakukan pemilihan pelaku-pelaku tingkat desa salah satu Fasilitator Desa (FD). Pada pemilihan Fasilitator Desa atau Kader  Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) saya terplih bersama Komariah pada saat itu .

Pada 20-22 Agustus 2007, kami pun mengikuti Pelatihan FD. Mulailah saya berusaha memahami dan mempelajari apa tugas dan tanggung jawab sebagai FD atau KPMD. Pembahasan teknis pembuatan Peta Sosial Desa, pendataan rumah tangga miskin (RTM) pun kami ikuti dengan serius dan penuh rasa tanggung jawab sebagai perwakilan Desa Air Nyatoh. Pada hari ketiga, para peserta diajak untuk  melaksanakan praktik lapangan. Sampailah akhirnya, pada pengujung acara pelatihan Failitator Desa, ada agenda pemilihan seorang Pendamping Lokal (PL). Tanpa diduga ternyata nama saya banyak disebut dan dipilih 22 FD yang mewakili 11 desa di Kecamatan Simpang Tritip saat itu. Akhirnya, forum memutuskan saya untuk mengisi posisi sebagai PL Kecamatan Simpang Tritip.  Supaya posisi dan peran saya lebih kuat dan diakui Forum Musyawarah Antar Desa Prioritas Usulan (MAD) II Kecamatan Simpang Tritip menetapkan saya sebagai PL Kecamatan Simpang Tritip terhitung  6 oktober 2007.

Usai MAD II yang merupakan forum pengambil keputusan tertinggi dalam PNPM MPd. tingkat kecamatan, saya mulai melaksanakan tugas sebagai PL dan aktif berkeliling mendatangi desa–desa mendampingi Fasilitator Kecamatan (FK). Sedikit demi sedikit, saya pelajari bagaimana tata dan cara berbicara di depan masyarakat dan forum. Apalagi yang  saya temui dan hadapi para pejabat di desa dan kecamatan. Jujur sebelum menjadi Pendamping Lokal, belum pernah saya lakukan sebelumnya berdialog dan berbicara di hadapan orang banyak dalam forum resmi dan pertemuan-pertemuan yang dijadwalkan FK dan Unit Pengelola Kegiatan (lembaga pengelola kegiatan PNPM MPd. di tingkat kecamatan). Hari demi hari tak terasa terlewati. Hati saya pun mulai ditumbuhi rasa menyukai program ini. Karena memberikan sesuatu yang berbeda. Prinsip transparan dan akuntabel benar–benar menyatu dalam hati dan pikiran saya, karena selama ini yang saya tahu hanya orang tertentu saja yang dapat mengakses dan ikut serta terlibat dalam suatu program pemberdayaan masyarakat.

Pagi Pendamping Lokal, Malam Nelayan Bagan

Kini melalui program nasional pemberdayaan masyarakat nasional tersebut, semua warga dapat berpartisipasi aktif, utamanya para perempuan dan orang miskin yang sebelum ada program ini  selalu terpinggirkan. Setiap harapan dan perkataan mereka selalu terabaikan. Kini perlahan-lahan  mulai terdengar aspirasi kaum perempuan dan orang miskin ditampung dan direalisasikan dalam pembahasan, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan. Inilah alasan-alasan   saya untuk terus berupaya sekuat mungkin untuk menjadi bagian dan pelaku yang menyukseskan program. Jujur harus saya akui, seringkali saya mendapat protes yang keras dari istri,  karena insentif yang saya terima hanya sebesar Rp.500.000 per bulan. Pendapatan segitu jauh dari cukup Pak kata istri saya suatu ketika. Bahkan, jika dihitung biaya untuk bolak balik ke kecamatan (kantor UPK dan kantor kecamatan) dan berkeliling desa bisa dibilang pas-pasan.

Selain mengabdi sebagai PL, saya juga seorang nelayan bagan. Saya melaut pada malam hari dan pada pagi sampai petang saya melakukan tugas sebagai seorang Pendamping Lokal. Begitulah yang saya lakukan  sebagai kepala rumah tangga dari tiga anak sambil terus meyakinkan isteri saya, agar dapat menerima apa yang sedang saya lakukan. Kepada orang yang paling saya cintai (istri) itu, saya sering katakan bahwa saya ini siang mengabdi, malam mencari rezeki.  Karena bagi saya dari pelajaran yang saya dapat dari agama saya, bahwa sebaik-baik orang adalah yang bermanfaat bagi sesama makhluk. Harus diakui pada awal program nasional tersebut disosialisasikan dan dilaksanakan, banyak kendala yang dihadapi. Termasuk setiap dilangsungkan MAD II sering terjadi kekisruhan. Pasalnya, karena ada beberapa desa yang ngotot untuk membagi rata tanpa harus melalui proses perangkingan sebagai mekanisme untuk menetapkan prioritas usulan pembangunan dari setiap desa pada tingkat kecamatan.

Namun, akhirnya setelah Camat, Penanggung Jawab Operasional, FK, Tim Verifikasi dan UPK memberikan penjelasan cukup panjang lebar kepada peserta musyawarah, forum pun bersepakat  untuk melakukan penetapan prioritas usulan sesuai aturan program yang berlaku. Malah pernah terjadi pengaduan masyarakat melalui surat kaleng soal dugaan terjadi penyalahgunaan dana oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Kundi karena pekerjaan sarana fisik yang dibangun terlambat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Padahal dana bantuan pada saat itu tertunda pencairan yang masuk ke rekening UPK, karena ada kebijakan pusat terkait imbas krisis moneter (keuangan). Dari pengalaman tersebut, saya menjadi sadar betapa penting memberikan informasi-informasi yang sutuhnya. Saya makin bertekad sebagai seorang Pendamping Lokal untuk memberikan bimbingan, masukan dan kepada  masyarakat serta memeriksa keluhan-keluhan yang warga sampaikan.

Kepada  KPMD dan TPK secara rutin, saya melakukan bimbingan sesuai arahan Fasilitator Kecamatan baik pada saat rapat koordinasi (rakor) bulanan di kecamatan ataupun saat melakukan On Job Training (OJT).  Melalui forum pertemuan bulanan tersebut, memang cukup terasa pengaruhnya. Perlahan diakui masyarakat di Kecamatan Simpang Tritip mulai memiliki daya  kritis  yang cukup tinggi pada pelaksanaan program. Warga menganggap penting dan merespon dengan  baik apa yang terjadi pada saat PNPM MPd. berlangsung. Hal itu dapat terlihat pada partisipasi aktif warga pada musyawarah baik tingkat dusun, desa maupun kecamatan. Apalagi satu persatu usulan dari desa mulai terdanai. Bahkan saya pernah terharu, karena masyarakat benar–benar bangga atas perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan seraya berucap terimakasih. Peran KPMD dan TPK  makin terlihat pada saat dilaksanakan Lomba Sikompak Award tingkat kabupaten  yang dilaksanakan oleh Ruang Belajar Masyarakat Kabupaten Bangka Barat.

KPMD dan TPK dari Kecamatan Simpang Tritip pun mendapat peringkat terbaik pertama sekaligus menjadikan Kecamatan Simpang Tritip sebagai Juara Umum Sikompak Award Kabupaten Bangka Barat. 

Sebagai PL, saya juga secara kontinyu memberikan bimbingan pada anggota kelompok- kelompok Simpan Pinjam khusus Perempuan (SPP) dan melakukan pendampingan pada saat penyaluran dana kepada Kelompok SPP. Kegiatan Kelompok SPP memang tak sering tak lancar dalam membayar angsuran pokok dan jasa sesuai dengan rencana pengembalian tiap bulan ke UPK. Masih ada anggota dan Kelompok yang menunggak membayar angsuran bulana kepada UPK. Tetapi bersama UPK dan FK terus berupaya menekan terjadi tunggakan. Kami pun mulai melakukan identifikasi permasalahan penyebab terjadi tunggakan dalam Kelompok SPP. Kami pun  terus memfasilitasi penyelesaian permasalahan  tunggakan Kelompok SPP secara berjenjang mulai dari kelompok SPP itu sendiri terus dibahas pada tingkat desa sampai tingkat kecamatan.

Dua Bulan Tanpa FK

Ada satu pengalaman yang tak mungkin saya lupakan selama menjadi PL. Yakni selama Juli dan Agustus 2012, terjadi hubungan yang tak harmonis (disharmonisasi) antara FK dengan PJOK Kecamatan Tritip. Mengatasi permasalahan yang amat mengganggu pelaksanaan program, saya pun coba mengoordinasikan masalah di antara pelaku di kecamatan tersebut pada pengurus Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)-lembaga yang dibentuk pada tingkat kecamatan sebagai pengawas program-untuk melakukan rapat khusus. Alhamdulillah, masukan saya untuk menggelar rapat dapat diterima pengurus BKAD. Rapat BKAD itu pun merekomendasikan agar permasalahan hubungan antara FK dengan PjOK tersebut dapat dibantu penyelesaiannya oleh camat. Namun, ternyata kedua pelaku tingkat kecamatan tersebut, tidak  mencapai kesepakatan  untuk mengakhiri kesalahpahaman dan tidak bersikeras memegang prinsip masing-masing kecuali pada prinsip program.

Akhirnya, terjadi peristiwa yang tak diinginkan semua pelaku tingkat kecamatan dan desa. Kecamatan Simpang Tritip mengalami kekosongan FK/FT lebih dari 2 bulan pada saat pelaksanaan pekerjaan fisik akan segera mulai berjalan. Pada saat itu, praktis hanya PL dan UPK  yang benar-benar bekerja mendampingi dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Namun, karena sejak awal hati saya terpanggil untuk mengabdi, saya pun bertekad bersama-sama UPK, pelaksanaan PNPM MPd. harus tetap berjalan walaupun tanpa Fasilitator Kecamatan (Pemberdayaan dan Teknik). Syukurlah,  atas bimbingan Fasilitator Kabupaten Bangka Barat saat itu, Mulyono, secara langsung, kami dapat menjalankan  peroses kegiatan  dengan lancar meski harus bekerja keras.

Yang membuat kami cukup bergembira ketika suatu saat Ani Himawati dari Perwakilan World Bank (Bank Dunia) berkunjung melihat bangunan Gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Desa Kundi. “Wah ini  bangunan ini seperti baru selesai dibangun ya. Gedung ini sangat  terawat dengan baik,”kata Ani Himawati, disela-sela menyaksikan bangunan yang dibangun pada 2008 tersebut. Selain sebagai PL, saya pun dipercayai pelaku PNPM MPd.di tingkat Kabupaten sebagai ketua Ruang Belajar Masyarakat (RBM) Kabupaten Lampung Barat. Karena dari awal, hati saya terpanggil untuk mengabdi di daerah kelahiran, tak terasa sejak 27 Juli 2007, saya sudah menjadi PL sampai saat ini. Saya pun akan berbuat sebisa dan semampu mungkin untuk terus menyukseskan program yang mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, walaupun di tengah-tengah  keterbatasan waktu dan sumberdaya yang  saya miliki. Berdasarkan catatan saya, ternyata saya menjadi Pendamping Lokal melewati kepemimpinan 4 Camat dan 3 PJOK, dan pendampingan dari 9 FK (Pemberdayaan dan Teknik) dan 10 Fasilitator Kabupaten.    

(Nono Sudarno, PL Terbaik Kedua Tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2011/2013)