Kemendagri Gelar Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak 2014 kembali digelar Kementerian Dalam Negeri, di Hotel Grand Sahid Jaya, 4 – 7 Juni 2014. Event ini diselenggarakan sebagai bentuk prenghargaan dan apresiasi kepada pelaku pembangunan, kelembagaan dan insan pemberdayaan masyarakat yang memiliki dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, khususnya melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan kepada lembaga, pelaku dan pembina PNPM Mandiri Perdesaan terbaik nasional untuk kategori: Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Unit Pengelola Kegiatan (UPK), Perencanaan Pembangunan Desa (PPD), Pendamping Lokal (PL), dan Desa dengan Pemeliharaan Terbaik, serta Fasilitator Kecamatan (FK).

Penghargaan juga diberikan kepada para Pembina lembaga dan pelaku pemberdayaan tingkat kabupaten dan provinsi. Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat kabupaten akan diberikan kepada Bupati, dan untuk Pembina terbaik PNPM Mandiri Perdesaan tingkat provinsi akan diterima oleh Gubernur.

Penghargaan Pemberdayaan SiKompak diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang dihadiri oleh Bupati dan Gubernur lokasi PNPM Mandiri Perdesaan seluruh Indonesia yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden, Boediono. Penghargaan bagi lembaga dan pelaku pemberdayaan ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Ditjen PMD), Kementerian Dalam Negeri selaku Pembina PNPM Mandiri Perdesaan.

Seperti diketahui, PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air, bahkan boleh dikatakan terbesar di dunia. Dalam pelaksanaannya, seluruh anggota masyarakat didorong terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan, pengawasan dan pelestariannya. Program ini telah menjangkau kepada peningkatan peran kelembagaan di perdesaan dan aspek perencanaan pembangunan wilayah di perdesaan yang dapat disinergikan dengan dukungan regulasi dan finansial dari Pemerintah Daerah, termasuk peran dan bantuan dari lembaga, instansi dan korporasi di wilayah yang bersangkutan.

“Penghargaan Pemberdayaan SiKompak merupakan bentuk apresiasi dari Pemerintah Republik Indonesia kepada lembaga dan pelaku pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang punya dedikasi, prestasi dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya di daerah melalui PNPM Mandiri Perdesaan”, demikian Benny Irwan, Kasubdit Pembangunan Partisipatif Ditjen PMD menyampaikan pesannya disela-sela persiapan acara. (kie)

DPD IPPMI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DIKUKUHKAN

SEKRETARIS Jenderal Sekjen) Dewan Pengurus Nasional Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (DPN IPPMI), John Odius, melantik Rizal Mansyur sebagai ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPPMI Kepulauan Bangka Belitung periode 2013-2016, Rabu (30/4), bertempat di Hotel Aston Marina Pangkalpinang.

Pelantikan dihadiri Sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Sri Rezeki, Koordinator PNPM MPd. Provinsi Nanang Legowo, PjO Kab.Bangka Tengah, para spesialis provinsi, fasilitator kabupaten dan kecamatan se-Bangka Belitung. Pelantikan organisasi profesi para pendamping masyarakat tersebut sebagai tindak lanjut deklarasi DPD IPPMI Kepulauan Bangka Belitung pada 27 Februari 2014. “ Semangat untuk memberdayakan masyarakat saat ini sedang subur-suburnya dilaksanakan kementerian dan pemerintahan desa. Apalagi dengan disahkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa,” kata Jhon Odius yang juga Koordinator Wilayah RMC II PNPM MPd. 

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) merupakan produk unggulan pemerintah saat ini.
Tentu untuk menyukseskan program nasional tersebut membutuhkan para fasilitator atau pendamping masyarakat. 
“Sebagai pendamping masyarakat juga pemerintahan daerah bersuka cita karena ada pengakuan pemerintah pusat atas program pemberdayaan masyarakat dan profesi fasilitator. UU Desa menggunakan pendekatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat,” ujar John Odius.  

IPPMI jelasnya sudah ada embrionya sejak 1998 ketika PNPM MPd.diluncurkan. Kemudian diadakan perubahan dan dilegalkan dengan akte notaris dan pada 2010 organisasi pendamping masyarakat itu dikukuhkan dalam suatu organisasi resmi. Pada April 2013, IPPMI menggelar Munas I yang dijadikan momentum untuk menjadikan IPPMI sebagai wadah aspirasi dan perjuangan bagi para fasilitator.  

Berkaitan dengan upaya meningkatkan profesionalitas para pendamping masyarakat yang  ada dalam berbagai program pemberdayaan masyarakat, IPPMI dalam misinya akan meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelaku pemberdayaan masyarakat dengan cara melaksanakan program sertifikasi profesi. “ Sebagai salah satu wadah organisasi profesi pemberdayaan masyarakat selain Asosiasi Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (APMI) dan Asosiasi Fasilitator Masyarakat (AFM), IPPMI akan memfasilitasi program sertifikasi atau legalitas profesi yang akan dilakukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSF),”ujar John Odius. 

Kepada kepengurusan DPD IPPMI Bangka Belitung yang baru dilantik, John Odius meminta untuk segera melengkapi susunan kepengurusan, dan menggelar rapat kerja daerah (rakerda) untuk menyusun program kerja termasuk program sertifikasi, pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas pelaku pemberdayaan masyarakat, profesionalisme anggota IPPMI dan jaringan kerja dengan para pelaku program pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pers dan LSM.      

RAKOR PNPM MPd.KEP.BANGKA BELITUNG APRIL 2014

RAPAT Koordinasi (Rakor) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) dua bulanan dilaksanakan pada 27-30 April 2014, bertempat di Hotel Soll Marina Aston Pangkalpinang. Rakor diikuti dan dihadiri Koordinator Provinsi (Korprov) PNPM MPd.Kep.Bangka Belitung, Nanang Legowo, Spesialis MIS dan Spesialis KIE, PjO Provinsi Sri Rezeki, para PjOKab, Fasilitator Kabupaten dari Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur.

Rakor kali ini dihadiri Koordinator Wilayah (Korwil) Regional Management Consultant John Odius yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pengurus Nasional Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (DPN IPPMI). Dalam sambutan pembukaan mewakili Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakar dan Pemerintahan Desa (PMPD), Sri Rezeki, mengharapkan....  

MENGENANG KUN WILDAN, DIREKTUR KPM DITJEN PMD KEMENDAGRI

Segenap Spesialis, Fasilitator dan Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan merasakan duka-cita yang mendalam dan merasakan kehilangan atas berpulangnya Kun Wildan, Direktur Kelembagaan Pelatihan Masyarakat (KPM), Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Dalam Negeri,  ke pangkuan Tuhan yang Mahaesa, dalam usia 54 tahun, di Rumah Sakit Mitra Bekasi Timur, Minggu, 30 Maret 2014.

Almarhum dikenal memiliki perhatian yang sangat besar terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan, utamanya dalam usaha meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat di perdesaan. Dilahirkan di Wonosobo, 19 Mei 1960,  Kun Wildan berhasil menyelesaikan sarjana Geografi di Universitas Gajah Mada, dan mengantungi Diploma Natural Resources Management ITC Netherland dan Master of Business Administrator University of Haven di Amerika Serikat. Selain itu, kerap mengikuti pelatihan, seminar dan lokakarya di dalam dan luar negeri, seperti Pelatihan Gender Mainstream di Philipina, Pelatihan HIV/AIDS di Australia, Pelatihan Community Development di Brazil. Almarhum juga pernah mengikuti Seminar Pengentasan Kemiskinan Negara Berkembang bersama Bank Dunia di Amerika Serikat, Seminar Pengembangan Sistem Informasi dan Pusat Data di Korea, serta Seminar Keterlibatan LSM dalam pembangunan di Jepang.

Kun Wildan memulai karir sebagai staf Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (1986 – 2001). Kemudian menjadi Kabsubdit Kerjasama Antar Daerah, Ditjen Bangda  (2002 – 2005), Kabag Perencanaan, Ditjen Bangda Kementerian Dalam Negeri (2005 –2006), Kapusdatin, Sekertariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2006 – 2008), Direktur Informasi Kependudukan, Ditjen Adminduk Kemendagri (2008 – 2010), Inspektur Wilayah 1, Itjen Kemendagri dan sejak tahun 2011, menempati posisi sebagai Direktur Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat, Ditjen PMD Kementerian Dalam Negeri hingga akhir hayatnya.

Untuk itu segenap spesialis, fasilitator dan pelaku PNPM Mandiri Perdesaan ikut menyampaikan doa kepada Allah bagi almarhum, sebagai ucapan terima kasih terhadap dedikasi dan pengabdian yang telah  almarhum berikan bagi PNPM Mandiri Perdesaan. Semoga amal-ibadah almarhum diterima Allah yang mahakuasa dan menjadi suri teladan dan pendorong semangat bagi usaha pemberdayaan masyarakat perdesaan di pelosok negeri.

^{Direktur Kelembagaan Pelatihan (KPM) Ditjen PMD, Kun Wildan, sedang menyampaikan laporan Workshop Regional Meeting, PNPM Mandiri Perdesaan di Riau, 2013, yang juga dihadiri Ditjen PMD Kemendagri, Tarmizi A. Karim}

^{Direktur Kelembagaan Pelatihan (KPM) Ditjen PMD, Kun Wildan sedang beramah-tamah dengan para konsultan dalam acara pembukaan work-shop regional meeting IV, 2013 di Malang, Jawa Timur.}

PROFIL UPK BINA SEJAHTERA, KEC.SUNGAI SELAN, KAB.BANGKA TENGAH

LOWONGAN KERJA FASKAB PPU, FKP DAN FKT 2014

RAPAT KOORDINASI PNPM MPd.PROVINSI

RAPAT Koordinasi (Rakor) dua bulanan 

Keberlanjutan PNPM Mandiri Perdesaan

TAM Online

PELATIHAN MANDIRI FASILITATOR KECAMATAN 2014

Lima FK PNPM MPd. Bangka Belitung Ikuti Pelatihan Mandiri

LIMA FK (2 FKT dan 3 FKT) PNPM MPd. Kep.Bangka Belitung, hasil rekrutmen November 2013, tampak sedang mengikuti materi Pembelajaran Mandiri, dalam Pelatihan Mandiri FK, di ruangan kantor RMC II Kep.Bangka Belitung, Kota Pangkalpinang.(dok.Sp.KIE Babel, Februari 2014)

Untuk lebih memperkuat kemampuan mendampingi masyarakat, lima Fasilitator Kecamatan (FK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM MPd.) hasil rekrutmen pada November 2013 mengikuti Pelatihan Mandiri FK, selama dua hari Senin dan Selasa (10-11/2), bertempat di Kantor Koordinator Provinsi PNPM MPd. Kepulauan Bangka Belitung, jalan Melati, Kelurahan Bukit Merapin, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang.  

Peserta terdiri dari 3 FK Pemberdayaan dan 2 FK Teknik, yang berasal dari Kecamatan Pangkalan Baru (Bangka Tengah), Kelapa dan Jebus (Bangka Barat), Dendang dan Simpang Renggiang (Belitung Timur). Kelima FK tersebut merupakan hasil rekrutmen pada November 2013 dan sudah dinyatakan lulus untuk memfasilitasi proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian/pemeliharaan kegiatan.

Bertindak sebagai narasumber Pelatihan Mandiri tersebut, yakni Nanang Legowo (Koorprov PNPM MPd. Kepulauan Bangka Belitung), Sutrisno (Spesialis Management Information System/MIS), Helmi Fauzi (Spesialis Komunikasi, Informasi dan Edukasi), Mulyono (Fasilitator Kabupaten PNPM MPd.Integrasi Belitung Timur), dan Elvi Juniarti (Fasilitator Kabupaten Teknik Bangka Tengah). 

Adapun materi yang disampaikan kata Koordinator Provinsi (Korprov) PNPM MPd.Kepulauan Bangka Belitung, Nanang Legowo pada hari pertama, Senin (10/2), meliputi Pokok-pokok Kebijakan PNPM MPd., Tugas Pokok Fasilitator Kecamatan (Pemberdayaan dan Teknik), Teknik Dasar Fasilitasi, 77 Atribut Fasilitator, Etika Fasilitasi dan Kode Etik Fasilitator.

Pada hari kedua (11/02) khusus kelas FK Pemberdayaan mendapat materi tentang Kerangka Dasar Pembentukan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD), Administrasi dan Keuangan UPK, Pengelolaan Pelatihan Masyarakat, Pencairan Bantuan Langsung Masyarakat dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM MPd., dan Pembelajaran Mandiri. Sedangkan FK Teknik pada hari kedua diberikan materi tentang Administrasi Kegiatan Infrastruktur, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengenalan Struktur Utama, Perencanaan, Pengelolaan dan Pengawasan Kegiatan Infrastruktur dan Laporan Akhir dan Pemeliharaan.